12

WTO dan Putaran Doha 2010: Implikasinya Terhadap Politik Internasional

Putaran Doha dimulai tahun 2001 dengan fokus untuk menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan bagi negara miskin melalui perjanjian yang akan mengurangi subsidi pertanian dan tarif di barang-barang industri. Namun tenggat waktu untuk menyelesaikan perundingan itu telah berulang kali meleset..

Pembahasan-pembahasan di pertemuan WTO telah menemui jalan buntu karena ketidaksepakatan atas isu bagaimana AS dan Uni Eropa harus mengurangi bantuannya kepada petani dan negara-negara berkembang seperti India, China dan Afrika Selatan harus menurunkan tarif. Kebuntuan ini memaksa pimpinan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO) Pascal Lamy untuk mengingatkan negara-negara anggota badan tersebut untuk melakukan terobosan pada pertemuan berikutnya, mengingat tenggat 2010 telah ditetapkan oleh para pemimpin dunia.

Sejumlah negara berkembang telah membuat kesepakatan mengurangi tarif diantara mereka, yang menunjukkan bahwa kegagalan ini bukan merupakan kesalahan mereka, namun karena negara maju belum mau menerima kondisi serta syarat yang diajukan. Sementara pertemuan tingkat menteri pekan ini tidak dimaksudkan untuk sesi negosiasi untuk putaran Doha, hal ini hanya ditujukan untuk mempersiapkan hal-hal menuju kemajuan dan mencari gagasan untuk memajukan perundingan putaran Doha itu.

KTM ke-4 (9-14 Nopember 2001) dihadiri oleh 142 negara.[1] KTT ini menghasilkan dokumen utama berupa Deklarasi Menteri (Deklarasi Doha) yang menandai diluncurkannya putaran perundingan baru mengenai perdagangan jasa, produk pertanian, tarif industri, lingkungan, isu-isu implementasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), penyelesaian sengketa dan peraturan WTO.

Deklarasi tersebut mengamanatkan kepada para anggota untuk mencari jalan bagi tercapainya konsensus mengenai Singapore Issues yang mencakup isu-isu: investasi, kebijakan kompetisi (competition policy), transparansi dalam  pengadaan pemerintah (goverment procurement), dan fasilitasi perdagangan. Namun perundingan mengenai isu-isu tersebut ditunda hingga selesainya KTM V WTO pada tahun 2003, jika terdapat konsensus yang jelas (explicit concensus) dimana para anggota menyetujui dilakukannya perundingan. Deklarasi juga memuat mandat untuk meneliti program-program kerja mengenai electronic commerce, negara-negara kecil (small economies), serta hubungan antara perdagangan, hutang dan alih teknologi.

Deklarasi Doha juga telah memberikan mandat kepada para anggota WTO untuk melakukan negosiasi di berbagai bidang, termasuk isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan persetujuan yang ada. Perundingan dilaksanakan di Komite Perundingan Perdagangan (Trade Negotiations Committee/TNC) dan badan-badan dibawahnya (subsidiaries body). Selebihnya, dilakukan melalui program kerja yang dilaksanakan oleh Councils dan Commitee yang ada di WTO.

Keputusan-keputusan yang telah dihasilkan KTM IV ini dikenal pula dengan sebutan Agenda Pembangunan Doha (Doha Development Agenda) mengingat didalamnya termuat isu-isu pembangunan yang menjadi kepentingan negara-negara berkembang paling terbelakang (Least developed countries/LDCs)[2], seperti: kerangka kerja kegiatan bantuan teknik WTO, program kerja bagi negara-negara terbelakang, dan program kerja untuk mengintegrasikan secara penuh negara-negara kecil ke dalam WTO.

Adapun Isu-isu yang disetujui untuk dirundingkan lebih lanjut adalah bahwa Deklarasi Doha mencanangkan segera dimulainya perundingan lebih lanjut mengenai beberapa bidang spesifik, antara lain di bidang pertanian. Perundingan di bidang pertanian telah dimulai sejak bulan sejak bulan Maret 2000. Sudah 126 anggota (85% dari 148 anggota) telah menyampaikan 45 proposal dan 4 dokumen teknis mengenai bagaimana perundingan seharusnya dijalankan. Salah satu keberhasilan besar negara-negara berkembang dan negara eksportir produk pertanian adalah dimuatnya mandat mengenai ”pengurangan, dengan kemungkinan penghapusan, sebagai bentuk subsidi ekspor”.

Mandat lain yang sama pentingnya adalah kemajuan dalam hal akses pasar, pengurangan substansial dalam hal program dukungan/subsidi domestik yang mengganggu perdagangan (trade-distorting domestic suport programs), serta memperbaiki perlakukan khusus dan berbeda di bidang pertanian bagi negara-negara berkembang.

Paragraf 13 dari Deklarasi KTM Doha juga menekankan mengenai kesepakatan agar perlakuan khusus dan berbeda untuk negara berkembang akan menjadi bagian integral dari perundingan di bidang pertanian. Dicatat pula pentingnya memperhatikan kebutuhan negara berkembang termasuk pentingnya ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan.

Catatan kaki:


[1] Sejak terbentuknya WTO awal tahun 1995 telah diselenggarakan lima kali Konperensi Tingkat Menteri (KTM) yang merupakan forum pengambil kebijakan tertinggi dalam WTO. KTM-WTO pertama kali diselenggarakan di Singapura tahun 1996, kedua di Jenewa tahun 1998, ketiga di Seatlle tahun 1999 dan KTM keempat di Doha, Qatar tahun 2001. Sementara itu KTM kelima diselenggarakan di Cancun, Mexico tahun 2003.

[2] Mengenai perlakuan khusus dan berbeda (special and differential treatment), Deklarasi tersebut telah mencatat proposal negara berkembang untuk merundingkan Persetujuan mengenai Perlakuan khusus dan berbeda (Framework Agreement of Special and Differential Treatment/S&D), namun tidak mengusulkan suatu tindakan konkrit mengenai isu tersebut. Para menteri setuju bahwa masalah S&D ini akan ditinjau kembali agar lebih efektif dan operasional.

29 Juli 2010 @17.00 WITA
Adi Rio Arianto
  • Comments
  • About post
20
  1. keep writing....!

    • adirioarianto  Reply

      ia, tetap menulis..
      salam sejahtera buat semua pengunjung..

Leave a Reply

posted on July 29, 2010
in Indeks, Politik Internasional
Profil | Kepakaran | Seminar | Foto | Kontak | Hakcipta | Situs ini dilindungi oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, Republik Indonesia

Hakcipta 2008-2019 © Adi Rio Arianto. "Mazhab Horizontalisme Antarbangsa — Strategi. Pertahanan. Keamanan."