ASEAN merupakan salah satu model organisasi supranasional di Asia Tenggara yang keberadaannya bisa dijelaskan dengan sudut pandang teori integrasi struktural dan fungsional. Keberadaan ASEAN sebagai satu organisasi terbesar di Kawasan Asia Tenggara telah banyak mengalami beberapa perubahan.

Baik itu perubahan struktural maupun perubahan cara pandang negara-negara anggota ASEAN dalam memandang keberadaan ASEAN di kawasan ini. Bila dibandingkan dengan Uni Eropa maka integrasi yang dimiliki oleh ASEAN masih jauh tertinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yang dalam kesempatan ini dapat dijelaskan dalam sudut pandang teori integrasi struktural dan dan fungsional.

Dalam teori integrasi struktural dan dan fungsional, setidaknya ada empat elemen penting yang harus dijadikan sebagai indikator untuk memahami sejauh mana sebuah organisasi mencapai tingkat integrasinya. Elemen tersebut adalah: skala loyalitas negara, kegiatan politik, pemunculan institusi baru, dan ambil alih yurisdiksi.

Pertama, mengenai skala loyalitas. Dalam tubuh ASEAN, loyalitas negara-negara anggota untuk tunduk dan patuh pada penrangakat-perangkat dasar, baik itu Piagam ASEAN mapun peratruran yang mengikat negara anggota masih kurang dijalankan.

Hal ini terbukti dengan masih belum adanya konstitusi baru yang lebih operasional dan lebih baru selain piagam ASEAN. Dan pada proses implementasi, maka tentu saja hal ini akan mempengaruhi sejauh mana negara-negara anggota ASEAN memiliki loyalitas terhadap perkembangan organisasis ini.

Kedua, dalam hal kegiatan politik, kondisi perpolitikan di antara negara-negara anggota ASEAN  masih kurang dinamis. Hal ini disebabkan masih adanya politik untuk mempoertahankan wilayahnya masing-masing secara garis politik. Dan untuk menjalankan hal ini, maka institusi-institusi dalam negeri pemerintah negara-negara anggota terus saja masih kaku. Selain itu hubungan antar-pemerintah antar-negara anggota masih lemah. Hal ini tentunya disebabkan oleh sedikitnya kerjasama ASEAN dalam bidang pemerintahan.[1]

Ketiga, mengenai pemunculan institusi baru atau organ baru. Dalam ASEAN kita tentu mengenal ARF atau ASEAN Regional Forum, dimana forum ini merupakan forum tertinggi bagi ASEAN dalam mengadakan kajian dan pertemuan tingkat tingginya. Dengan adanya institusi ini, maka ASEAN sudah cukup berhasil dalam mencapai integrasi struktural mapun fungsionalnya. Sebab, salah satu indikator dari keberhasilan integrasi sebuah prganisasi adalah terciptanya institusi baru yang dapat menyokong induk institusinya dalam menjalankan aktifitasnya. ASEAN sebenarnya telah mencapai tahap ini berupa hadirnya ASEAN Regional Forum. Namun, pada kenyataannya pemunculan organ baru ini belum bisa mendongkrak ASEAN seperti yang pernah dicapai oleh Uni Eropa.

Keempat, mengenai ambil alih yurisdiksi atau kedaulatan negara-negara anggota terhadap ASEAN. Dalam hal kedaulatan wialayah, ASEAN memiliki satu prinsip khusus terkait hal ini. Yaitu prisip non-interference atau prinsip “tidak campur tangan[2] Maksudnya adalah jika suatu saat salah satu negara anggota memiliki masalah internal, maka negara lain yang juga anggoat ASEAN tidak dapat masuk secara bebas ke negara tersebut untuk menyelesaiakn permasalahannya.

Dari keempat indikator di atas saya pikir ASEAN bisa dipahami dengan teori integrasi struktural dan fungsional. Dalam perkembangannya ASEAN tentu saja ditantang untuk mengadakan pembenahan internal guna mencapai suatu meodel integrasi selevel dengan Uni Eropa. Namun dari beberapa indikator di atas tentu saja kita melihat masih ada kendala dan penghambat dari lajunya integrasi. Sehingga hal ini akan mempengaruhi pula kekuatan ASEAN sebagai lembaga supranasional di kawasan Asia Tenggara.

Catatan kaki:


[1] Walaupun pada kenyataannya ASEAN telah mereformasi diri dengan hadirnya tiga pilar baru sebagai blue print ASEAN di masa depan. Adapun salah satunya adalah fokus pada masalah sosial dan politik antar-negara internal kawasan. Saya berharap implementasi dari ketiga pilar ini bisa berjalan dengan baik, dengan demikian akan mempengaruhi pula proses perpolitikan dan kegiatan pemerintah antar-anggota di tubuh ASEAN.

[2] Prinsip non-interference ini tentu saja sangat menghambat ASEAN menuju integrasi kawasan yang solid. Meskipun di lain hal, ASEAN memiliki prinsip utama dalam kerjasama ASEAN antara lain adalah persamaan kedudukan dalam keanggotaan (equality), tanpa mengurangi kedaulatan masing-masing negara anggota. Negara-negara anggota ASEAN sepenuhnya tetap memiliki kedaulatan ke dalam maupun ke luar (sovereignty). Sedangkan musyawarah (consensus and consultation), kepentingan bersama (common interrest), dan saling membantu (solidarity) dengan semangat ASEAN merupakan ciri kerjasama ini.

10 Agustus 2011 @06.25 WITA
Adi Rio Arianto