12

Reformasi Struktural Komposisi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Status Quo Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada awal abad 21 kembali dipertanyakan oleh kalangan ilmuwan dunia. PBB yang hingga hari ini berumur 67 tahun setara dengan umur negara Indonesia kembali menghadapi guncangan internal struktur. Beberapa perang yang berhasil dikawal oleh PBB terakhir menunjukkan dua hal yang bertolak belakang. Dua hal tersebut adalah mengenai masalah reformasi struktural PBB terkait penambahan atau pengurangan struktur keanggotaan Dewan Keamanan Tetap PBB dan kedua terkait eksistensi PBB pada abad 21. Kasus pertama muncul dipermukaan setelah salah satu negara pendirinya Perancis di Eropa kembali menyuarakan kedaulatan Eropa di PBB yang memiliki efek domino pada pembentukan kedaulatan Afrika sebagai calon baru Dewan Keamanan Tetap PBB. Sedangkan, kasus kedua muncul untuk memperjelas masa depan PBB bagi dunia atas tekanan-tekanan yang muncul dari dunia internasional. Kedua kasus ini tentu saja mengguncang status quo PBB.

Status quo PBB bersumber dari lima kekuatan negara adidaya Perancis, Amerika Serikat, Inggris, Rusia, dan Cina. Kelima negara tersebut merupakan pemegang hak veto PBB sekaligus berfungsi untuk menjaga agar PBB tetap bertahan, tidak punah, dan mampu menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan zaman.

Sejak didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah melalui beberapa pertemuan yang berakhir di Konferensi San Francisco di Washington, DC., PBB masih merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya meliputi sebagain besar negara di dunia. Sedangkan, tujuan utama PBB dibentuk adalah untuk membentuk tatanan politik dunia yang baru setelah perang Dunia II berakhir dan membentuk status Quo perimbangan kekuasaan dunia oleh lima negara pemenang perang Dunia II. Juga membentuk pembagian kekuasaan antara Eropa dan Amerika, juga Asia setelah Cina berhasil masuk menjadi Dewan Keamanan PBB menggatikan Taiwan melalui desakan konferesni PBB (pada tahun 1971 ketika representasi PBB dari Cina berubah dari Republik Cina ke Republik Rakyat Cina).

Pada perkembangannya, organisasi ini bertransformasi menjadi organisasi multisektor diantaranya sebagai mediasi hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Semua tujuan di atas termaktub dalam Piagam Perserikan Bangsa-Bangsa berdasarkan kesepakatan para pendirinya.

Status quo PBB dibentuk setelah melaui tujuh kali pertemuan internasional.

Pertama Pertemuan di Saint James (London-Inggris) pada tanggal 12 Juni 1941. Hasilnya berupa Pernyataan Saint James yang menyatakan bahwa satu-satunya dasar yang benar bagi perdamaian yang kekal adalah kerjasama sukarela diantara rakyat merdeka di suatu dunia yang bebas dari ancaman agresi dimana semua orang dapat menikmati jaminan ekonomi dan keamanan sosial serta untuk bekerjasama dengan rakyat-rakyat merdeka lainnya, baik di waktu perang maupun dimasa damai, untuk mencapai tujuan itu.

Kedua, pertemuan yg menghasilkan Atlantik Charter ( AC ) yg ditandatangani pada tanggal 14 Agustus 1941 oleh Franklin D Roosevelt, Presiden AS dan Winston Churchil, PM Inggris. Prinsip2 dr AC kemudian diterima sebagai dasar pembentukan organisasi internasional (OI) dan dimasukan dalam Dekalarasi PBB yg ditandatangani pada 1 Januari 1942 di Washington oleh AS, Inggris, Uni Soviet dan Tiongkok (The Four Power Group) yg sehari kemudian disusul oleh 22 negara lainnya. Oleh karena itu AC ini sering juga disebut sebagai tanda kelahiran PBB.

Ketiga, pertemuan Menteri Luar Negeri As, Inggris, US dan Tiongkok pada Oktober-November 1943 di Moskow. Pertemuan ini menghasilkan Deklarasi Moskow yg intinya mengakui pentingnya OI untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional yang berdasarkan prinsip persamaan kedaulatan bagi semua negara.

Keempat, Konferensi di Taheran akhir November 1943 antara Roosevelt, Churchill dan Stalin sebagai kelanjutan pembicaraan Moskow. Sampai pertemuan di Taheran belum didapat hasil yang konkrit, hanya pernyataan saja, bahkan masih terdapat perbedaan pendapat, tentang status Tiongkok. Uni Soviet jg masih mencurigai motif AS dan Inggris dalam usaha mendirikan OI tsb.

Kelima, pada Pertemuan Dumbarton Oaks menghasilkn: Pertama, Dumbarton Oaks Proposal yg isinya: pertama perlunya dibentuk OI yg baru guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional serta menciptakan stabilitas dan kesejahteraan bersama sebagai tujuan ahirnya dan dipandang tdk perlu lg merevisi ataupun menghidupkan kembali LBB. Kedua, Menetapkan prinsip dan tujuan OI. Ketiga, membuat struktur OI yang terdiri dari Assembly, Council, Sekretariat, International Justice Court, dan Ecosoc.

Keenam, Konfrensi di Yalta pd 22 Jan-12 Peb 1945, yg menghasilkan: Penetapan waktu untuk konferensi Perserikatan dan daftar negara anggota yang akan diundang. Masalah Hak Veto berhasil disepakati dengan mengkrompomikan kehendak AS dan US yakni dengan memasukkan kehendak US bahwa hak Veto secara sah dapat digunakan oleh negara-negara pemegang hak Veto untuk mencegah sanksi-sanksi yang mungkin dikenakan kepada mereka dan dengan memasukkan kehendak AS bahwa hak Veto tidak akan digunakan untuk memveto DK jika DK akan membicarakan persengketaan dimana salah satu negara pemegang Hak Veto terlibat. Memperkuat voting power US dengan memberikan status merdeka pada Ukraina dan Rusia Putih. Meyelesaikan masalah internasional tentang sistem Perwalian.

Ketujuh, konfrensi di San Fransisco pd 25 April-26 Juni 1945. Konferensi ini bukan saja yg terpenting tapi juga yang terbesar dalam rangka pembentukan PBB. Ada dua kelompok yg diundang yakni: negara-negara yg menandatangani Deklarasi PBB, Negara-negara sekutu, delapan negara termasuk Turki. Konferensi ini menghasilkan Piagam PBB yg secara resmi mulai berlaku pada tangggal 24 Oktober 1945, yang kemudian tanggal ini dijadikan sebagai hari jadi PBB.

Pada Sidang Umum PBB yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara dan baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Sejak tahun 1919 hingga 1946, sebuah organisasi bernama Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dianggap sebagai pendahulu PBB. LBB merupakan organisasi internasional yang memiliki tujuan universal yang sama dengan PBB. Perbedaannya adalah terletak pada status Quo keanggotaannya. LBB dibentuk atas persetujuan negara-negara yang non-Amerika Serikat. Hal ini jelas telihat ketika Amerika Serikat tidak sepakat terhadap tujuan organisasi tersebut dan tidak menandatangani keanggotannya.

Hal ini membuat status Quo LBB tidak bertahan lama hingga meletusnya Perang Dunia II. Lagipula LBB tidak memiliki Badan Militer atau angkatan bersenjata seperti PBB sekarang. Salah satu penyebab dibubarkannya LBB adalah karena tidak mampu menjaga perdamaian paca Perang Dunia I, dan Perang Dunia II yang meletus pada tahun 1943 menandai runtuhnya LBB dan mengakhiri status quonya.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagain besar fungsi-fungsi yang dijalankan oleh PBB hari ini merupakan transformasi dari beberapa organ LBB sebagai nenek moyang PBB. Adapun yang paling penting adalah pembentukan Struktur Mahkamah Internasional (MI) PBB yang merupakaan transformasi dari struktur MI LBB. MI merupakan satu dari enam organ utama PBB, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Mahkamah Internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC), Dewan Perwalian, dan Sekretaris Jenderal.

Organ paling penting bagi PBB terletak pada Dewan Keamanan PBB. Hal ini terlihat jelas pada postur umum Piagam PBB yang menitik-beratkan pada fungsi-fungsi Dewan Keamanan. Diantaranya adalah memelihara perdamaian dan keamanan Internasional, menyelidiki setiap persengketaan, mengusulkan cara atau syarat-syarat penyelesaian persengketaan, merumuskan rencana tentang sistem pengaturan persenjataan, menentukan ada tidaknya ancaman atau tindakan agresi lainnya, memilih anggota baru DK atau anggota baru organ lainnya, dan melaksanakan fungsi perwalian PBB di daerah strategis. Hal ini termuat dalam paigam PBB sebnyak 58 pasal dari beberapa Bab. Diantaranya Bab V (23 -32), Bab VI (33-38), Bab VII (39-51), Bab VIII (52-54), Bab XII (76, 82-84),  dan pasal 1,2,4-7, 10-12, 15, 18, 20, 65, 93, 94, 96-99, 106, 108 dan 109 ( lebih dari 50 % merupakan penjabaran tentang fungsi-fungsi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bngsa-Bangsa).

Pada tahun 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan yang posisinya berada dalam lingkup kekuasaan negara atau negara dalam negara. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat tidak tetap. Palestina dan Vatikan adalah dua negara bukan anggota PBB (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB.

Dari sudut jumlah keanggotaan PBB saat ini menunjukkan bahwa satus quo PBB masih layak untuk dipertahankan. Namun, akan berbeda hasilnya jika kita melihat secara struktur keanggotaan Dewan Keamanan Tetap PBB yang diduduki oleh lima negara Besar. Perancis di bawah Pemerintahan Republik kembali menggugat kedaulatan Eropa atas Amerika. Sedangkan Cina bersama Rusia terus melaju mendukung Iran, yang dianggap sebagi kembang api Perang Dunia III abad 21.  Hal ini tentu saja menjadi pembahasan khusus bagi masa depan PBB bersama selimut status quo yang dimiliki oleh kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Berlanjut pada Bagian II.

30 April 2012 @07.57 WITA.
Adi Rio Arianto
Profil | Kepakaran | Seminar | Foto | Kontak | Hakcipta | Situs ini dilindungi oleh undang-undang Republik Indonesia

Hakcipta 2008-2018 © Adi Rio Arianto. "MHP — Strategi. Pertahanan. Keamanan"