12

Kebijakan Strategis Prancis di NATO Pasca Nicolas Sarkozy dan Implikasinya

Politik Eropa Pasca Pemerintahan Sarkozi. Setelah kemenangan Francois Hollande dari kubu Sosialis di pilpres Perancis, salah satu pertanyaan yang ramai dibicarakan di tingkat elit politik dan media adalah prospek hubungan Washington dan Paris. Gedung Putih saat Sarkozy memimpin Perancis memiliki hubungan yang sangat baik dengan Istana Elysee. Sarkozy dalam kebijakannya berbeda dengan pendahulunya, Jacques Chirac. Ia cenderung mendekatkan kebijakan Elysee dengan Gedung Putih. Oleh karena itu, tak heran jika para kritikus Sarkozy menjulukinya dengan sebutan “Sarkozy Amerika”.

Mayoritas pengamat meyakini salah satu dalih kekalahan Sarkozy di pemilu adalah kebijakan membabi butanya yang mengekor pada Amerika Serikat. Perancis di era Jacques Chirac tidak mengekor pada kebijakan AS. Chirac bersama mantar Kanselir Jerman, Gerhard Schroeder di tahun 2003 menjadi poros anti AS terkait serangan militer ke Irak. Perancis sebelum dipimpin Sarkozy di tahun 2007 menentang keras kebijakan sepihak Washington. Namun di saat Sarkozy memasuki Istana Elysee, Perancis berbalik arah dan menjadi sekutu dekat Amerika Serikat.

Nicolas Sarkozy meski muncul dari partai Chirac, namun pandangannya berbeda jauh dengan seniornya ini. Perbedaan terpenting antara Sarkozy dan Chirac terletak pada kebijakan luar negeri. Sarkozy di kebijakan luar negeri Perancis yang sebelumnya berusaha memainkan peran independen di Eropa dan dunia melakukan perombakan besar-besaran. Ia meyakini bahwa mengiringi kebijakan AS sesuai dengan kepentingan Paris.

Sarkozy sejatinya mengimani kekuatan AS dan sangat yakin jika Perancis akan mampu memainkan peran lebih besar di Eropa dan dunia jika menjadi sekutu Washington. Oleh karena itu, Sarkozy sebelum memasuki Istana Elysee, salah satu lawatan luar negeri pertamanya adalah mengunjungi Baghdad guna menunjukkan kebersamaannya dengan Washington. Sementara presiden AS yang kalah telah mengembalikan posisi Perancis dalam tatanan militer NATO. Sarkozy dalam koridor perjanjian NATO ternyata melangkah lebih capat ketimbang Amerika sendiri dan dikebanyakan krisis negara ini menjadi penyempurna kebijakan AS. Hal ini sangat kentara di serangan NATO ke Libya. Salah satu kritikan Hollande kepada Sarkozy adalah sikapnya yang menjadikan negara ini sebagai organ militer NATO.

Perancis di tahun 1966 di era kepemimpinan Charles de Gaulle keluar dari NATO untuk memainkan peran independen politik dan militer di Eropa dan dunia. Hollande mengatakan bahwa kembali ke NATO berarti Perancis harus mengikuti berbagai syarat dan dalam hal kometmen terhadap syarat ini pemerintahan Sarkozy diragukan.

Meski Hollande tidak menyatakan secara transparan bahwa ia akan menarik Perancis dari struktur militer NATO, namun kerjasama militer negara ini di NATO tidak akan seperti era Sarkozy. Dan Washington akan menghadapi kesulitan besar untuk menarik Paris sebagai sekutunya. Dengan kemenangan Hollande, hubungan mesra Perancis dengan AS serta NATO akan mengalami perubahan mendasar dan lebih berimbang.

Satu lagi, sepertinya Perancsi akan kembali ke era de Gaulle yang memilih independen dalam berperan di percaturan politik Eropa serta Dunia. Salah satu contoh nyata adalah pengumuman penarikan militer Perancis dari Afghanistan hingga akhir tahun 2012 tak lama setelah kemenangan Hollande. (IRIB Indonesia/MF)

31 Mei 2013 @13.27 WITA.
Adi Rio Arianto
Profil | Kepakaran | Seminar | Foto | Kontak | Hakcipta | Situs ini dilindungi oleh undang-undang Republik Indonesia

Hakcipta 2008-2018 © Adi Rio Arianto. "MHP — Strategi. Pertahanan. Keamanan"