1
Indonesia, TNI, dan Misi Pasukan Perdamaian PBB

Indonesia, TNI, dan Misi Pasukan Perdamaian PBB

Kebijakan yang diambil oleh Indonesia untuk meningkatkan komitmen dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia merupakan suatu langkah besar dalam politik luar negeri Indonesia. Keputusan untuk meningkatkan komitmen dalam misi pemeliharaan perdamaian telah mendukung posisi tawar dan citra Indonesia di dalam komunitas internasional. Sedangkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bersifat “bebasa aktif”[1] merupakan karakter diplomasi bangsa ke luar negeri dalam mencapai tujuan perdamaian tersebut.

Adapun, tujuan tulisan ini adalah untuk mendiskusikan sekaligus menganalisa “peluang dan tantangan kebijakan SBY dalam pengiriman pasukan perdamaian Indonesia di PBB, dalam hal ini melihat seberapa besar kontribusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menjalankan misi operasi perdamaian di daerah konflik bersama pasukan perdamaian dari negara lain. Tulisan ini sangat penting untuk dibaca karena meninjau bahwa nilai kebangsaan adalah salah satu nilai yang amat penting dalam kesuksesan kebijakan luar negeri Indonesia juga menilai seberapa besar korelasi antara keberhasilan tugas TNI di negara tujuan konflik dengan nilai kebangsaan yang dibawa oleh TNI di jajaran pasukan perdamaian PBB..

Di samping itu tulisan ini penting untuk diketahui masyarakat Indonesia baik yang tertarik pada Ilmu Hubungan Internasional secara umum atau bidang pertahanan dan keamanan secara khusus kaitannya dengan masalah perdamaian sehingga pada akhirnya timbul pula kebanggaan terhadap nilai kebangsaan Indonesia. Dan, untuk memahami tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan “the psycology approach”[2], hal ini dikarenakan bahwa kebijakan pengiriman pasukan perdamaian PBB merupakan keputusan yang dibuat oleh presiden dalam masa kepemimpinannya, dalam hal ini kebijakan pada masa ini sangat banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologi kepemimpinan Presiden SBY di Indonesia. Berikut ulasan tulisan ini semoga bisa memberi sumbangsih pemikiran bagi pembaca, khusunya bagi penggiat politik luar negeri Indonesia kaitannya dengan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia di PBB.

Sampai saat ini, Indonesia telah terlibat dalam pengiriman pasukan perdamaian PBB ke lebih dari dua puluh misi dari berbagai tempat di dunia. Partisipasi Indonesia dalam misi ini merupakan sesuatu yang sah karena dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai keinginan dan cita-cita utama Indonesia sebagai sebuah negara dan bangsa. Dalam Undang-Undang jelas dinyatakan bahwa salah satu tujuan dan prinsip politik luar negeri Indonesia adalah “ikut melaksanakan ketertiban dunia”.[3] Dalam proses ikut melaksanakan ketertiban dunia, pelkasanaan politik luar negeri Indonesia tetap mengedepankan prinsip “bebas”dan “aktif”, mengutip dari tulisan Siti Muti’ah Setiawati yaitu prinsip yang dikeluarkan oleh Mohammad Hatta dalam tulisannya di Foreign Affair bahwa:

Foreign policy of Republic of Indonesia called free and active politics. Free means to determine their own way are not affected by aby party, actively means toward peace and friendship with all nations.”[4]

Istilah ini kemudian menjadi prinsip utama dalam pengiriman pasukan perdamaian di PBB. Prinsip ini telah menjadi landasan utama Indonesia untuk mengirimkan pasukan TNI ke daerah-daerah konflik di dunia dibawah koordinasi PBB. Dalam masa pemerintahan SBY, tujuan dan cita-cita untuk melaksanakan ketertiban dunia dinyatakan dengan tegas dalam slogan SBY yang pertama, yaitu “navigating between turbulence”[5], yaitu tetap menjaga perdamaian dunia tanpa memihak dari negara-negara besar dan slogan kedua yaitu “zero enemy, and million friends”[6], yaitu untuk menjamin perdamaian maka Indonesia mesti banyak memilih bersahabat dengan cara mengurangi musuh dari negara lain. Itu pula yang dilakukan oleh para anngota pasukan TNI dalam melaksanakan tugasnya di lapangan.

Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu alat pertahanan utama negara Indonesia yang memiliki tugas yang sangat spesifik dan diatur oleh undang-undang dasar (UUD) 1945. Tugas utama TNI mencakup bidang pertahanan kemanan Indonesia yang menjadi tugas wajib bagi TNI yakni menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Selain melaksanakan tugas utama dalam fungsi pertahanan, Indonesia memiliki sebuah kepentingan nasional yang diemban oleh tugas non-pertahanan TNI yaitu menjaga perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dalam hal ini adalah pasukan TNI di PBB. Menjaga perdamaian dunia merupakan hal yang penting bagi Indonesia sebagai anggota komunitas masyarakat dunia. Di samping itu, lingkungan strategis bagi Indonesia yang berada dalam lingkup regional dan global dengan segala dinamikanya membuat Indonesia tidak dapat terlepas dari limpahan sejumlah konflik yang terjadi di dunia. Oleh karena itu, Indonesia mengambil peran aktif bersama-sama dengan bangsa lain menjaga perdamaian melalui usaha-usaha yang bermanfaat dan bermartabat untuk “mewujudkan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”[7] seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Peluang Indonesia dalam mencapai politik luar negeri terkait pengiriman pasukan perdamaian PBB telah banyak mengalami perkembangan pesat. Sejarah pertama pengiriman pasukan perdamaian Indonesia tahun 1957 membuat negera Indonesia mulai diperhitungkan oleh dunia, khusunya negara-negara yang tergabung dalam anggota PBB.

Hal ini pula yang mendorong persepsi dunia bahwa Indonesia segera menjadi salah satu calon kekuatan dunia yang terikat dalam rumpun Orthodox dunia bersama-sama dengan China, Rusia, India, dan Mongolia.[8] Selain itu, munculnya posisi dan peran baru Indonesia dalam jajaran negara-negara yang diproyeksikan dalam beberapa dekade ke depan akan tergabung dalam barisan TRIIM atau CRIIM[9], yaitu “Republik Rakyat China/Tiongkok (RRC), Rusia, Republik Indonesia (RI), India, dan Mongolia dan negara-negara BRICS[10], yaitu yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Republik Rakyat China, dan Afrika Selatan.

Baik di CRIIM maupun di BRICS, Indonesia masih tetap menjadi anggota PBB dan kenyataan ini semakin memperkuat Indonesia untuk menjalanakn misi pengiriman pasukan perdamaian di PBB di bawah pemerintahan SBY. Argumennya adalah posisi Indonesia baik di CRIIM dan di BRICS telah mempekuat sistem perekonomian Indonesia untuk mendukung peningkatan peralatan logistik militer dan kelengkapan alutsista negara di kancah internasional. Selanjutnya, semakin jauh ke depan, keberadaan Indonesia semakin diperhitungkan oleh dunia dalam membangun misi perdamaian dunia di Asia Pasifik[11]. Catatan terkuat Indonesia dalam menjalankan misi perdamain dunia ditandai dengan keaktifan Indonesai menjabat sebagai angota tidak tetap DK-PBB. Indonesia tercatat telah tiga kali menjabat posisi ini, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan paling terakhir pada 2007-2008 masa dimanan Presiden SBY memimpin Indonesia. Kondisi ini mendorong Indonesia di zaman pemerintahan SBY semakin diperhitungkan, yang pada akhirnya PBB merasa terpanggil untuk selalu mengikutkan kontingen Indonesia untuk ikut dalam pasukan pengamanan perdamaian di negara-negara yang menjadi tujuan operasi PBB bersama kontingen negara lain. Indonesia sudah banyak terlibat dalam pengiriman pasukan perdamaian di antaranya pada masa pemerintahan sebelum dan pada saat SBY memimpin yaitu pengiriman pasukan perdamaian Misi UNEF-1 (1956), Mesir (1957), Lebanon (UNOGIL, 1958), Misi UNEF-2 (1977), Konggo (MONUSCO), Kamboja, (UNTAC), Suriah (UNSMIS), Slovenia (UNTAES), Georgia (UNOMIG).

Seluruh misi ini adalah implementasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk mengusahakann proses terbentuknya peacebuilding dan peacekeepingdi negara-negara yang sedang berkonflik dibawah komando PBB.[12]

Pada akhirnya, tantangan bagi Indonesia dalam menjalankan misi perdamaian di PBB juga semakin meningkat. Berbagai pembenahan dilakukan oleh pemerintahan SBY, dari pembenahan infrastuktur alutsista, kecerdasan prajurit dan pelatihan khusus untuk mengadakan akselerasi persamaan kualitas pelatihan dan pendidikan militer bagi pasukan TNI yang sedang dan akan dikirim ke PBB.[13] Sejak Indonesia telah menjadi negara yang aktif mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian sejak tahun 1957,[14] maka dalam hal penyelenggaraan perdamaian yang telah dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk menciptakan hubungan yang aman dan harmonis dengan memandang negara lain bukan sebagai ancaman dan sebaliknya negara lain tidak memandang Indonesia sebagai ancaman.[15] Ini juga yang menjadi karakter khas dari politik luar negeri Indonesia “bebas dan aktif”, dimanan pada masa pemerintahan SBY ini dikenal dengan istilah “good boy”. Dengan istilah ini, maka pasukan TNI yang dikirim ke PBB lebih fleksibel, terbuka, dan mudah beradaptasi dengan pasukan dari negara lain.

Tantangan lainnya adalah bawa secara geopolitik Indonesia memiliki kepentingan untuk menjadi negara paling kuat di Asia Tenggara dalam pengiriman pasukan di PBB.

Oleh karena itu salah satu misi dari politik luar negeri Indonesia adalah agar Indonesia bersama dengan negara Asia lainnya, seperti India dan Jepang, bisa menjadi negara permanen dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Ini merupakan tantangan dan juga peluang besar bagi Indonesia di mata dunia. Argumen ini salah satunya dipengaruhi oleh letak negara Indonesia yang diapit oleh dua samudera Hindia dan Pasifik, dan dua benua Asia dan Australia.

Dengan posisi ini, Indonesia nampaknya memiliki peluang besar untuk menempati posisi tersebut, apalagi dengan bertambahnya anggaran untuk peningkatan tekonolgi alutsista Indonesia dalam kurun waktu 2010-2024,[16] menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer dan ekonomi baru di Asia Tenggara.

Dengan kekuatan ini, maka misi Indonesia untuk mengirimkan pasukan terbaiknya di PBB semakin baik di masa mendatang. Selain itu, perkembangan kekuatan alutsista Indonesia meningkat sejalan dengan perkembangan geopolitik internasional yang berlangsung sangat cepat dan kompleks yang dalam posisi ini ternyata mampu menghadirkan fenomena global yang mempengaruhi gelombang perubahan di abad XXI.[17] Bagi Indonesia, ini adalah sebuah peluang besar untuk ikut mereproduksi keamanan internasional lewat pengiriman pasukan perdamaian PBB secara global.

Sebagai kesimpulan, maka tulisan ini berpendapat bahwa sesungguhnya dalam masa kepemimpinan SBY, perkembangan kuantitas pengiriman pasukan perdamaian Indonesia (TNI) di PBB merupakan kebijakan paling efektif dari SBY untuk menyikapi persoalan perdamaian dan keamanan dunia. Prinsip-prinsip politik luar negeri yang dibangun oleh Bapak Proklamator RI, ternyata masih mampu dijalankan di era kepemimpinan SBY. Jika di era Soekarno, pengiriman pasukan perdamaian Indonesia dilakukan untuk memperkuat posisi negara-negara non-blok dengan prinsip “menciptakan perdamaian dunia”, maka di masa kepemimpinan SBY pengiriman pasukan perdamaian (TNI) di PBB tidak hanya untuk melanjutkan cita-cita pendahulu pendiri negeri ini, melainkan juga untuk tetap menjaga relevansi dan memperkuat efektifitas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam misi perdamaian dunia yang bebas aktif dengan tetap mengedepankan karakter diplomasi yang kuat, ajeg, dan proporsional.

Catatan kaki:

[1] Siti Muti’ah Setiawati, 2013,”Relevansi Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dalam Arsitektur Perubahan Tatanan Politik Internasional” Proceding Seminar Refleksi 65 Tahun Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif, Yogyakarta: Institute of International Studies, Universitas Gadjah Mada, pg. 12

[2] Siti Muti’ah Setiawati, 2014, “Kuliah Kebijakan Luar Negeri Indonesia”, Program Magister Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada, persentasi powerpoint, pg. 7.

[3] Dokumen Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pg. 1.

[4] Ibid., Siti Muti’ah Setiawati, pg. 12.

[5] Opcit., Siti Muti’ah Setiawati, 2013, “Relevansi Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif dalam Arsitektur Perubahan Tatanan Politik Internasional”, pg. 13.

[6] Ibid, pg. 13.

[7] Dokumen Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pg. 1.

[8] Adi Rio Arianto, “Jepang dan Visi Perang Dunia III””,

http://www.adirioarianto.com/2014/01/jepang-dan-visi- perang-dunia-III.php, diakses pada Jum’at, 3 Januari 2014, pukul 04IB., diakses pada Jum’at, 24 Maret 2014, pukul 04.00 WIB.

[9] Ibid., Adi Rio Arianto.

[10] Majalah FORBES, “World Bank: The Rise of the BRIICS A Harbinger of A New World Economic Order”, http://www.forbes.com/sites/evapereira/2011/05/17/world-bank-the-rise-of-the-briics-a-harbinger-of-a-new-world-economic-order/, diakses pada Selasa, 24 Maret 2014 pukul 16:00 WIB.

[11] “Pakar Australia: RI Bakal Jadi Kekuatan Besar”, http://international.sindonews.com/read/2014/02/27/40/839572/pakar-australia-ri-bakal-jadi-kekuatan-besar, diakses pada Selasa, 11 Maret 2014 pukul 16:00 WIB.

[12] Fauzia Gustarina Cempaka Timur, 2013,  Proceding Seminar Refleksi 65 Tahun Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif, Yogyakarta: Institute of International Studies,p. 139.

[13] Departemen Pertahanan RI, 2010, Minimum Essential Force, Komponen Utama, Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, p. 103.

[14] Opcit., Fauzia Gustarina Cempaka Timur ,p. 135.

[15] Departemen Pertahanan RI, 2007, Doktrin Pertahanan Negara, Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, p. 48.

[16] Departemen Pertahanan RI, 2010, Minimum Essential Force, Komponen Utama, Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, p. 102.

[17] Departemen Pertahanan RI, 2007, Strategi Pertahanan Negara, Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, p. 1.

Yogyakarta, Indonesia (Asia Tenggara).
Adi Rio Arianto
Profil | Riset | Seminar | Publikasi | Foto | Kontak | situs ini dilindungi undang-undang

Hakcipta 2008-2017 © Adi Rio Arianto