1
IMF, WTO, dan Bank Dunia: Indonesia Pasca Krisis 2008

IMF, WTO, dan Bank Dunia: Indonesia Pasca Krisis 2008

IMF, WTO, dan Bank Dunia rupanya punya misi tersembunyi di Indonesia. Masih ingatkah dengan skema 1998? Apa bedanya dengan skema 2008? Dan, bagaimana dengan skema 2018 mendatang? Hal paling mencengangkan terjadi pasca krisis global 2008 adalah terkait model kebijakan Indonesia di tiga lembaga internasional berikut: IMF, WTO, dan Bank Dunia. Ada apa sebenarnya dengan ketiga lembaga ini? Berikut adalah skema kebijakan Indonesia terhadap lembaga-lembaga internasional IMF, Bank Dunia, dan WTO. Kebijakan Indonesia terhadap lembaga-lembaga ini merupakan refleksi dari gejala-gejala hubungan internasional kontemporer, namun memiliki pengaruh kuat bagi pembuatan kebijakan Indonesia di masa-masa sesudah krisis.

Indonesia dan IMF

Terkait dengan IMF, belajar dari munculnya krisis tahun 2008-2009, maka pada tahun 2011 Indonesia mendirikan sebuah lembaga yang mengurusi masalah finansial dan moneter keuangan negara, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana lembaga ini berfungsi sebagai satu-satunya lembaga pengatur untuk seluruh aktivitas finansial lembaga-lembaga dalam negeri seperti: Bank, perusahaan keamanan, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan multi finansial.

Lingkup kerja lembaga ini menyangkut seluruh aktivitas bank nasional, operasi bank, pembuatan kebijakan, likuiditas perbankan, dan pengawasan perbankan dimana semua aktivitas ini berada dibawah pengawasan Bank Indonesia (BI) hingga akhir tahun 2013. OJK telah berjalan pada Januari 2014, setengah dekade paca krisis 2008.

Sebagai literatur pembanding, krisis global tahun 2008-2009 memiliki keterkaitan kuat dengan kebijakan yang diambil oleh Indonesia di IMF. Kebijakan politik yang dimaksud adalah sehubungan dengan campur tangan IMF pada krisis moneter 1997-1998, dimana penyelesaian kasus Cepu pada tahun 2006 mengindikasikan bahwa IMF punya intervensi yang sangat kuat terhadap kekuatan moneter Indonesia (Novotny, 2010: 128). Anda tentu masih ingat, menjelang dan Pasca krisis 2008 lalu, dunia internasional tercengang sebab Indonesia adalah satu-satunya negara Asia-Pasifik yang tidak terkena imbas krisis tersebut.

Indonesia dan Bank Dunia

Sebelum krisis 2008 terjadi, pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Indonesia berkembang dengan presentasi 5.9%. Mencerminkan kekuatan finansial Indonesia sebelum dan sesudah krisis. Itulah argumen paling cocok untuk menjelaskan bahwa Indonesia tidak masuk ke zona krisis. Selanjutnya,  pada tahun 2011 pertumbuhan Perkapita tumbuh dua kali lipat menjadi $3.500 dan terjadi penurunan angka kemiskinan dari 24% menjadi 12,4%. Kondisi ini mampu menjaga Indonesia tetap bertahan dari pasca bencana krisis global tahun 2008-2009.

Namun, jangan berbangga dulu. Kebijakan Indonesia di Era SBY ini merupakan kebijakan paling menyedot sejarah. Sebab, sebelum terjadi krisis, ternyata Bank Dunia telah mempersiapkan Indonesia sebagai negara dengan debitur terbesar se-Asia Pasifik. Itulah yang membuat indonesia tahan terhadap imbas krisis.

Sebagai kelanjutannya, pada tahun 2011, Indonesia mengeluarkan kebijakan sehubungan dengan Bank Dunia, yaitu Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MPPPPE) 2011-2015 tujuannya untuk menyamaratakan persebaran ekonomi dan sumber daya negara Indonesia sekaligus untuk memperkecil kesenjangan antara pembangunan ekonomi di wilayah Timur dan di Barat Indonesia.

Indonesia dan WTO

Pada tahun 2012, Indonesia menjadi “pengamat” bagi pelaksanaan WTO Government Procurement Agreement (GPA). Dalam situasi ini, Indonesia menekankan bahwa perusahaan asing hanya boleh bekerjasama dengan perusahaan nasional yang dikelola oleh negara dalam setiap negara angota WTO. Indonesia juga menjadi salah satu negara tujuan favorit negara-negara besar untuk perdagangan, ini sebabnya Indonesia juga menjadi salah satu negara kelompok Most-Favored Nation (MFN) di WTO.

Dalam rangka meningkatkan perdagangan dan kebijakan investasi, Indonesia telah mengeluarkan peraturan baru antara lain kebijakan berinvestasi, memastikan pelaksanaannya berada di bawah rezim yang sehat, pelaksanaan perdagangan yang sehat (Sanitary and Phytosanitary, SPS), pendanaan ekspor, pembuatan kawasan ekonomi khusus, pertanian, perikanan, perkapalan, pertambangan, dan industri pariwisata.

Selain itu, kebijakan jangka menengah perdagangan Indonesia adalah dengan meluncurkan sentral pembangunan 6 (enam) regional koridor ekonomi Indonesia dimana masing-masing koridor fakous pada prioritas dar produk yang dikembangkan. Hal ini tentu saja perlu infrasturktur di internal negara Indonesia. Infrastruktur tentu butuh budjet, dan budjet tentu saja butuh pendonor, itulah fungsi WTO di masa-masa tersebut, yaitu menjadi donor bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.

Rezim FDI dan iklim ekonomi Indonesia  meluncurkan “Indonesia Natioanl Single Window” untuk menfasilitasi proses perdagangan dan peraturan aktifitas pembangunan perdagangan Indonesia dengan jalan menginisiasi pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menginisisasi pembatasan ekspor dan pajak, memperkuat peraturan proses impor beserta pembatasan impor, membatasi kepemilikan asing pada bank-bank tertentu, serta memperkuat arah perdagangan investasi pembuatan kebijakan.

Pada tahun 2009, Indonesia meluncurkan peraturan khusus terkait program Kawasan Ekonomi khusus (Special Economic Zones, SEZ) untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih pesat pada darah-daerah pilihan. Sebagai akhir dari masa-masa krisis, pada tahun 2011, Indonesia akhirnya mengusulkan agar WTO membuat sebuah peraturan baru terkait perdagangan anti-dumping. Tujuannya tidak lain adalah untuk memantau siklus finansial antara debitor dan pendonor. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kebaikan ketiga lembaga ini terhadap Indonesia patut diacungkan jempol. Namun, di sisi lain, menggerogoti kekuatan finansial Indonesia di masa-masa mendatang. Tentang prediksi situasi Indonesia di tahun 2018, akan saya lanjutkan pada ulasan berikutnya. Tetaplah kembali.

Adi Rio Arianto | Jakarta @Senayan City, 1 April 2016. Pkl 02.00 dini hari

Profil | Riset | Seminar | Publikasi | Foto | Kontak | situs ini dilindungi undang-undang

Hakcipta 2008-2017 © Adi Rio Arianto