1

ARAHIndonesia: Gerakan Politik Internasional, Global, dan Universal Era Horizontal Abad 21

ARAHIndonesia adalah sebuah gerakan politik universal yang diperkenalkan oleh Adi Rio Arianto untuk menyongsong arah perkembangan politik Indonesia dan memahami proyeksinya ke dunia luar sebagai sebuah “kompas” masa depan dunia. ARAHIndonesia mencoba menggali lebih dalam tentang evolusi, kemajuan, dan kematangan pemikiran politik Indonesia memasuki abad Horizontal. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Mahzab Horizontalisme Politik (MHP), yaitu memastikan berjalannya prinsip “Poros-afirmatif” Indonesia. “Poros” memiliki filosofi “Indonesia sebagai titik episentrum seluruh aktifitas dunia”, dan “afirmatif” memiliki filosofi sebagai “penegasan atas fakta yang memperlihatkan Indonesia sebagai titik episentrum dunia.” Dengan demikian, “poros-afrimatif” adalah “prinsip politik luar negeri Indonesia yang menekankan Indonesia sebagai episentrum aktifitas dunia.” Sejarah politik luar negeri Indonesia dibawah prinsip “bebas-aktif” sebagai “mendayung diantara dua karang” telah dilewati. Bukankah sudah saatnya Indonesia berlabuh kokoh? Oleh karena itu, prinsip “poros-afirmatif” sebagai “berlabuh kokoh di tengah-tengah diantara banyak karang dan ombak: menjadi karang terkuat diantara dua samudra dan dua benua” mestilah dibangun untuk menyambut kepemimpinan Indonesia masa depan.

Istilah kata “ARAHIndonesia” diperkenalkan pertama kalinya oleh Adi Rio Arianto. Filosofi ARAHIndonesia adalah penggabungan ide-ide Adi Rio Arianto ke dalam disiplin “HI” sebagai ruang hubungan internasional, dan Indonesia sebagai “aktor” hubungan internasional. Secara istilah Arahindonesia memiliki tiga kata, yaitu “ARA” mewakili singkatan nama penggagas (A)di (R)io (A)rianto, “HI”, dan “Indonesia.” Selanjutnya, penggabungan ketiga kata di atas menghasilkan dua kata yang bermakna “(A)-(R)-(A)-(H) atau arah” dan “Indonesia.” Artinya, “ayo gotong-royong arahkan masa depan Indonesia memasuki abad Horizontal.” Hal ini menjadi sangat penting, karena cermin kekuatan politik luar negeri Indonesia selalu ditentukan oleh tujuan. Dan, untuk mencapai tujuan, mestilah memiliki arah. Oleh karena itu, menjadi penting untuk memahami arah konteks regional, internasional, beserta evolusi ideologinya.

Tigabelas misi yang diusung oleh ARAHIndonesia adalah, sebagai berikut:

Pertama: menjalankan Amanat UUD Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang memiliki makna universal sebagai dasar berkehidupan dan berbangsa Indonesia. Amanat UUD 1945 memiliki kaitan langsung dengan tiga orientasi terhadap dunia internasional (hubungan internasional antarbangsa), yaitu UUD 1945 sebagai pondasi Politik Dalam Negeri Indonesia, UUD 1945 sebagai karakter atau prinsip Politik Luar Negeri Indonesia, dan UUD 1945 sebagai proyeksi kehidupan manusia Indonesia di pentas Politik Internasional. Ketiga proyeksi ini ter-maktub dalam pembukaan UUD 1945. Dan, menjadi arah uatama pemikiran Mazhab  Horizontalisme sebagai pondasi dasar Mazhab Indonesia;

Kedua: menggagas Mazhab Indonesia sebagai Pemikiran Hubungan Internasional aliran yang berkarakter Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara mendorong pemikiran Mahzab Horizontalisme sebagai nilai-nilai Dasar Mazhab Indonesia dibawah naungan Sekolah Indonesia. Dengan demikian, Mahzab Horizontalisme adalah pondasi dasar Mahzab Indonesia. Hal ini untuk mengimbangi atau menjadikan Mahzab Horizontalisme melampaui cara berpikir dari Ilmuwan Hubungan Internasional negara-negara lain, seperti: (1)Jerman dg aliran HI-nya “Sekolah Frankfurt”, (2)Denmark dg aliran HI-nya “Sekolah Kopenhagen”, (3)Rusia dg aliran HI-nya “Sekolah Moskow”, (4)Inggris dg aliran HI-nya “Sekolah Inggris”, (6)Bagaimana dengan Indonesia? Jadi, Arahindonesia memiliki tekad membangun pondasi Pemikiran HI Indonesia, yaitu: “Sudut Pandang Indonesia”. Mewakili Sekolah Indonesia dalam melihat dunia;

Ketiga: mengamalkan Hexapilar Pemikiran Horizontalisme, yaitu enam pilar dasar berpikir sebagai acuan melihat dunia dari sudut pandang masyarakat Indonesia sebagai negara utama Bangsa Horizontal. Pilar-pilar tersebut adalah: (1)asumsi normatif,(2)asumsi ideasional, (3)asumsi universal, (4)universalisme manusia, (5)sistem Adikrasi Horizontal, dan (6)kepemimpinan antarbangsa;

Keempat: menggambarkan alur politik yang didasari oleh pemikiran Horizontalisme, mencari titik temu, lalu mengkaitkan sudut pandang tersebut ke dalam sudut pandang HI terdahulu. Pemikiran Filsuf nir-Horizontalisme seperti Plato, Aristoteles, Plotinus, Machiavelli, Kant, Hegel, Marx, Hobbes, Locke, Rosseau, Morgenthau, Koejeve, Huntington, Fukuyama, seyogyanya terus didalami penulis kemudian membandingkannya dengan Filsuf Horizontalisme seperti Al-Khwarizmi (780-850), Al-Kindi (801-873), Al-Farabi (870-950), Ibu Sina (980-1037), Ibnu Khaldun (1332-1406), dll. Sumbangan pemikiran mereka telah mempengaruhi kemajuan politik global dari masa ke masa;

Kelima: mendorong tercapainya visi ”Indonesia sebagai Kekuatan Global Abad 21” melalui penguatan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai Kekuatan Regional Asia Tenggara dan Asia-Pasifik menuju kekuatan Global masa depan. Ini adalah agenda utama Horizontalisme dunia Abad 21 dimana Indonesia sebagai pemegang kunci politik, keamanan, dan perdamaian dunia. Kebijakan luar negeri “poros-afirmatif” didahului oleh “bebas-aktif” berusaha menegaskan kembali kekuatan Indonesia secara global. Politik luar negeri “poros-afirmatif” berusaha mempertajam prinsip politik luar negeri: “bebas-aktif.” Namun, seiring dengan evolusi hubungan internasional dan evolusi konteks dunia, “poros-afirmatif” secara implisit telah melangkahkan kakinya di pentas internasional. Konteks dunia telah berubah. Oleh karena itu, berangkat dari visi di atas, Horizontalisme memiliki misi mendorong dan mengawal Indonesia merangkai kembali: prinsip “bebas-aktif” membentuk rangkaian baru: prinsip “poros-afirmatif”;

Keenam: menggagas evolusi prinsip “bebas-aktif” membentuk rangkaian baru: prinsip “poros-afirmatif.” Lima pilar prinsip politik luar negeri “poros-afirmatif”, yaitu: Indonesia sebagai (1)Pusat Maritim Global, (2)Ekuilibrium Daratan Global, (3)Negara Khatulistiwa Dunia, (4)Episentrum Politik Global, dan (5)Episentrum Keamanan Global. Misi lima pilar ini betujuan mencapai kekuatan global melalui instrumen diplomasi afirmatif (tegas). Lima pilar ini sebagai manifestasi dari pemikiran Horizontalisme yang termuat dalam konsep “Kekuatan Geometripolitika Dunia (KGD)”, mendahului pembangunan arsitektur “Daerah Atlantik Dunia (DAD)” vis-à-vis “Daerah Horizontal Dunia (DHD)”, serta mengafirmasi medan “Perang Geometri Antarbangsa (PGA).” Jika misi ini berjalan dengan baik, maka visi pembangunan dunia dengan sistem pemerintahan “Adikrasi” akan menjadikan dunia berada dalam kondisi aman dan makmur;

Ketujuh: mengusung Indonesia sebagai “Negara Khatulistiwa Dunia” merangkap “Negara Maritim Dunia.” Filosofinya berangkat dari Indonesia sebagai negara yang dilewati oleh Garis Horizon Khatulistiwa terpanjang di Dunia yang di bawahnya diikuti oleh Garis Maritim Dunia (World Maritime Line) terpanjang di Dunia. Jadi jika ditarik garis vertikal sesuai sumbu Horizontal nya, akan menghasilkan kekuatan Khatulistiwa dan kekuatan Maritim sekaligus (secara bersamaan). Ini diperkuat dengan argumen bahwa, di Era Nuklir (Abad Horizontal atau Abad 21 ini), negara-negara dunia sedang mengembangkan sistem keamanan Laser (Keamanan Udara atau khatulistiwa; dan Keamanan bawah tanah atau volume) agar terhindar dari ancaman bom nuklir. Dan, selanjutnya, proyeksi keamanan Udara (Geometripolitika) dan Keamanan Laut (Maritim) akan diangkat dalam isu-isu Arahindonesia sekaligus sebagai langkah strategis sosialisasi kepada dunia bahwa Indonesia memiliki cara pandang baru dalam melihat hubungan Internasional, yaitu “Mazhab Indonesia” dg nama Jurnal “Sudut Pandang Indonesia”;

Kedelapan: mengusuang gerakan universal “Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Dunia” atau “Gerakan_BIBD”. Penganut Horizontalisme percaya, bahwa salah satu alat interaksi antarkelompok adalah simbol, bahasa, dan komunikasi. Dan, bahasa mengambil porsi besar dalam membangun cara berpikir manusia di suatu negara. Dengan demikian, mendorong agar dunia mampu menjadikan bahasa Indonesia sebagai Bahasa Dunia mesti mendapat perhatian serius bagi Mahzab Indonesia. Arahindonesia berusaha melakukan afirmasi atas misi ini;

Kesembilan: Ketahanan Generasi manusia Era Horizontal abad 21, 22-28 (sepanjang tujuh abad ke depan);

Kesepuluh: Ketahanan literatur Era Horizontal abad 21, 22-28 sebagai kekuatan pengaruh peradaban Era Horizontal sepanjang masa;

Kesebelas: Ketahanan pangan Era Horizontal abad 21, 22-28: mengajak manusia untuk kembali kepada alam yaitu “bercocok tanam”;

Keduabelas: Ketahanan Perdamaian dan Keamanan Dunia Era Horizontal abad 21, 22-28: Menjaga keutuhan keamanan dunia selama 7 abad ke depan;

Ketigabelas: menerima dan merangkum masukan dan kritikan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dunia tentang arah pembangunana dunia abad 21, dst. Masukan dan kritikan tersebut akan memperkaya misi Arahindonesia untuk mengembangkan pemikiran manusia dan Bangsa Indonesia terhadap proyeksi dunia Abad Horizontal.

Sejak Indonesia dipimpin Soekarno hingga Abdurahman Wahid, Pancasila medapatkan tempatnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila? Adakah terminologi universal yang dapat dimengerti manusia mancanegara untuk ideologi Pancasila? Untuk memposisikan Pancasila secara universal, mari memahami ideologi dunia.

Istilah ‘kiri’ dan ‘kanan’ bermula dari revolusi Prancis (1789), ketika the National Assembly mengadakan sesi pertamanya di Versailles. ‘Kiri’ adalah mereka yang mengusulkan perubahan sosial menyangkut abolisi Monarki Perancis dan institusi sosial lainnya, konotasi ‘kiri’ sejak itu adalah radikalisme. Sementara ‘kanan’ adalah mereka yang ingin melestarikan aspek-aspek monarki Perancis, konotasinya sejak itu adalah konservatisme.

Dewasa ini, ‘kiri’ mengacu pada gerakan yang menginginkan perubahan sosial menuju egalitarian. Sementara label ‘kanan’ kerap dikenakan pada kelompok-kelompok yang mempertahankan masyarakat dengan perbedaan kelas-kelas sosial seperti masyarakat kapitalis atau feodal. Walau sama-sama mengklaim diri berada di kuadran satu, ‘Pancasila’ Soekarno sebenarnya berkarakter sosialisme otoritarian. Sementara ‘Pancasila’ Soeharto berada berkarakter ‘kapitalisme otoritarian plus’. ‘Plus’ di sini tak lain dwi fungsi ABRI. Tak jauh beda dengan Soeharto, Singapura di bawah Lee Kuan Yeuw pun berada di kuadran yang sama dengan Soeharto. Begitu pula Habibie, hanya saja tanpa dwi fungsi, dengan tambahan sektarian.

Di awal pemerintahan, Soekarno telah menyumbang pemikiran Horizontal atas kebijakannya “Poros Jakarta-Peking-Moskow”. Kebijakan Soekarno tentang “Poros Jakarta-Peking-Moskow” adalah salah satu pondasi Horizontalisme. Poros ini adalah komposisi dasar bangsa Asia asli. Soeharto dengan “Macan Asianya”, Habibie dengan “Kemandirian Teknologi Indonesia”, Abdurahman Wahid dengan “Pluralisme Berbangsa”, Megawati dengan “Kemandirian Alutsista Indonesia”, dan yang paling kuat datang dari pemikiran Presiden Susilo Bambang Yodoyono dengan kebijakan “Nol Musuh, Sejuta Teman.”

Kebijakan “Nol Musuh, Sejuta Teman” menunjukkan bahwa manusia pada dasarnya sangat baik dan berpikir sistematis. Inilah salah satu pembuktian sudut pandang Horizontalisme. Adapun Joko Widodo turut menyumbang dengan kebijakan “Poros Maritim Dunia.” Presiden berikutnya mungkin akan menyumbangkan pemikirannya tentang “Indonesia Macan Dunia.” Ketujuh pemikiran ini menjadi penguat bagi Sekolah Indonesia. Penggunaan istilah nama “SBY” juga menjadi salah satu ciri khas sudut pandang ini.

Di pemerintahan Gus Dur-Megawati, Indonesia menghadapi kesulitan dalam menghadapi IMF yang mewakili ideologi kapitalisme demokratis. Akibatnya, kebijakan Gus Dur-Mega cenderung berkarakter kapitalis demokratis. Dalam periode tersebut, secara implisit, menteri keuangan Indonesia bukanlah Bambang Sudibyo namun Michael Camdesus dan Stanley Fisher. Secara ekonomi, Indonesia tak lain adalah negara perwalian IMF. Politik bolehlah pilih-pilih sendiri, namun ekonomi ‘ditentukan’ Washington.

Pancasila, menurut bahasa universalnya adalah sosialisme demokrasi, hingga kini belum benar-benar mewujud. Sosialisme demokrasi menurut Anthony Giddens dalam Third Way adalah ‘kiri tengah baru’. Sosialisme demokrasi ‘baru’ ini masih mengambil nilai-nilai kesejahteraan dan humanisme sosialisme demokrasi klasik ditambahkan nilai peduli lingkungan hidup dan globaisasi.

Globalisasi, terminologi yang mulai terdengar klise, mau tidak mau memang harus diperhatikan sebagai gejala yang mendunia. Salah satu kuliah publik Giddens yang disiarkan radio BBC membahas panjang lebar isu ini (Runaway World, 1999).Teknologi komputer yang semakin canggih bisa jadi merupakan salah satu tanda berakhirnya ruang bagi negara-bangsa (nation-state) seperti diungkap Kenichi Omahe. Sebagai gantinya, akan berdiri kekuatan-kekuatan baru dalam bentuk “bukan negara”karena tanpa mengenal batas geografi, tanpa kepala negara melainkan kepala kawasan, tanpa pajak, dengan nilai dagang lima-enam kali lipat nilai dagang saat ini, negara baru yang lebih adidaya dari rumpun terakhir dari Bangsa Atlantik, Amerika Serikat.

Ideologi apa akan muncul dalam ‘kekuatan baru’ ini? Dengan demikian, saya mengajak untuk mendalami Horizontalisme politik kaitannya dengan arah dan evolusi prinsip politik luar negeri Indoensia, itulah tujuan penciptaan gerakan Arahindonesia.

Pemutakhiran terkini sejak Januari 2016 | Jakarta, 28 Juli 2016

Profil | Riset | Seminar | Publikasi | Foto | Kontak | situs ini dilindungi undang-undang

Hakcipta 2008-2017 © Adi Rio Arianto