1

Mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mandat UUD 1945 memiliki makna universal sebagai dasar berkehidupan dan berbangsa Indonesia. Mandat UUD 1945 memiliki kaitan langsung dengan tiga orientasi terhadap dunia internasional (hubungan internasional antarbangsa), yaitu UUD 1945 sebagai pondasi Politik Dalam Negeri Indonesia, UUD 1945 sebagai karakter atau prinsip Politik Luar Negeri Indonesia, dan UUD 1945 sebagai proyeksi kehidupan manusia Indonesia di pentas Politik Internasional. Ketiga proyeksi ini ter-maktub dalam pembukaan UUD 1945. Berikut adalah Mukaddimah UUD 1945 yang diikuti dengan refleksi pemikiran Horizontalisme, yaitu:

Alinea 01: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea 02: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea 03: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Alinea 04: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Horizontalisme sesungguhnya memahami bahwa “kemerdekaan” bangsa-bangsa dan “penjajahan” oleh bangsa-bangsa merupakan hal yang lumrah dalam sejarah universal. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang?” istilah mengantarkan adalah bahwa sesuatu tidaklah sampai secara keseluruhan, melainkan ada pesan estafet dari satu generasi ke generasi berikutnya, itulah makna bahwa Indonesia secara substansi masih belum merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebab Proklamator hanya mengantarkan, dan persoalan sampai atau tidak ke “pintu gerbang” adalah berkaitan dengan waktu, generasi, dan kematangan ideologi.

Pemikiran sejarah universal juga termaktub dalam alinea keempat “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Tidak ada satupun negara di dunia ini hidup tanpa berkelompok, mereka harus bekerjasama, gotong-royong, dan berkembang untuk menciptakan dunia yang damai dan aman. Dan, menurut Horizontalisme, abad 21 adalah periode yang akan menentukan masa depan dunia. Abad dimana Soekarno atas nama Indonesia mengamanatkan bahwa Abad 21 indonesia semestinya sudah “berlabuh”, bukan saatnya mendayung lagi, apalagi mendayung di antara dua karang. Karena di Abad 21, 22-28, Indonesia adalah “Karang Terbesar di Dunia.”

Pemutakhiran terkini | Jakarta, 28 Juli 2016

Profil | Riset | Seminar | Publikasi | Foto | Kontak | situs ini dilindungi undang-undang

Hakcipta 2008-2017 © Adi Rio Arianto