12

Mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Mandat UUD 1945 memiliki makna manunggal sebagai dasar berkehidupan dan berbangsa Indonesia. Mandat UUD 1945 memiliki kaitan langsung dengan tiga orientasi terhadap dunia internasional (hubungan internasional antarbangsa), yaitu UUD 1945 sebagai pondasi Politik Dalam Negeri Indonesia, UUD 1945 sebagai karakter atau prinsip Politik Luar Negeri Indonesia, dan UUD 1945 sebagai proyeksi kehidupan manusia Indonesia di pentas Politik Internasional.

Ketiga proyeksi ini ter-maktub dalam pembukaan UUD 1945. Berikut adalah Mukaddimah UUD 1945 yang diikuti dengan refleksi pemikiran Manunggalisme, yaitu:

Alinea 01: Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Alinea 02: Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Alinea 03: Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Alinea 04: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan pemahaman dari seluruh alinea UU 1945 di atas, Saya mencoba mengambil benang merah untuk membangun pemikiran Manunggalisme dalam melihat dunia, memahami bahwa “kemerdekaan” bangsa-bangsa dan “penjajahan” oleh bangsa-bangsa merupakan hal yang (sebenarnya) lumrah dalam sejarah permanunggalan dunia. Selanjutnya, Saya mencoba mendalami: apa yang dimaksud dengan “mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang?”

Istilah mengantarkan adalah bahwa sesuatu tidaklah sampai secara keseluruhan, melainkan ada pesan estafet dari satu generasi ke generasi berikutnya, itulah makna bahwa Indonesia secara substansi masih belum merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sebab manusia-manusia Indonesia terdahulu hanya mengantarkan, dan persoalan sampai atau tidak ke “pintu gerbang” adalah berkaitan dengan waktu, generasi, dan kematangan pemikiran.

Saya menekankan, bahwa sejarah permanunggalan dunia juga termaktub dalam alinea keempat “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Tidak ada satupun negara di dunia ini hidup tanpa berkelompok, mereka harus bekerjasama, gotong-royong, dan berkembang untuk menciptakan dunia yang damai, aman, dan makmur. Itulah makna kemanunggalan dunia. Persatuan dunia.

Sebagai Manunggalis, Saya mengajak untuk membaca kehidupan dan semangat zaman. Abad 21 adalah periode yang akan menentukan masa depan Permanunggalan Dunia. Meskipun, pada abad 20 dimana Soekarno atas nama Indonesia mengamanatkan bahwa Abad 20 indonesia semestinya sudah “berlabuh” tapi memang kita belum bisa berlabuh. Kita memiliki tekad besar untuk bisa sampai ke tujuan, dan berlabuh dengan kokoh.

Pada abad 21 sekarang, memasuki 2020, Bangsa-Bangsa yang bersatu “Manunggalisasi” mesti bergegas bahwa kita akan terus mendayung. Tapi, cara mendayung kita harus berubah, bukan lagi mendayung di antara dua karang, karena pada Abad 21, 22-28, dst… Indonesia adalah “Karang Terkuat di Dunia.” Oleh karena itu, Saya cetuskan Prinsip Kebijakan Luar Negeri Indonesia “Handayani Manunggal.”

Pemutakhiran terkini : Jakarta, 20 Januari 2020 | Ditulis sejak 2008 dengan perbaikan-perbaikan. 

Profil | Kepakaran | KI-KKI | Seminar | Foto | Kontak | Hakcipta dilindungi UU ITE No. 11 Tahun 2008, Indonesia

Hakcipta 2008-2020 © Adi Rio Arianto